PEMALANG, 234 News.id — Kondisi muara Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjungsari, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, yang mengalami pendangkalan, semakin menyulitkan aktivitas nelayan. Situasi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas kapal, tetapi juga menambah biaya operasional dan mengancam pendapatan masyarakat pesisir.
Menanggapi persoalan itu, Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun (LPS) mendesak pemerintah daerah bersama pemerintah pusat segera mengambil tindakan nyata melalui normalisasi muara agar jalur keluar-masuk kapal kembali aman dan lancar.
Ketua Serikat Pelaut LPS, Yasir Sultoni, menyampaikan tuntutan tersebut saat ditemui di Rumah Perlawanan Serikat LPS, Senin (12/10/2026). Menurutnya, pendangkalan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan tidak boleh terus dibiarkan karena dampaknya semakin dirasakan oleh para nelayan.
Yasir menjelaskan, kondisi muara yang semakin dangkal membuat kapal kesulitan melintas, baik saat hendak melaut maupun ketika kembali membawa hasil tangkapan. Risiko kerusakan kapal pun meningkat, sehingga sebagian nelayan memilih menunda atau tidak melaut karena khawatir mengalami kerugian.
“Pendangkalan muara ini sudah sangat menghambat aktivitas nelayan selama berbulan-bulan. Kapal-kapal kesulitan keluar-masuk, bahkan berisiko mengalami kerusakan saat melintasi muara. Pemerintah harus segera bertindak sebelum kondisi ini semakin membebani kehidupan nelayan,” tegas Yasir.
Berdasarkan pantauan di lokasi, kesulitan tersebut terlihat dari upaya nelayan saat melewati jalur muara yang dangkal. Suara mesin kapal terdengar bekerja keras ketika berusaha melintasi perairan tersebut. Bahkan, sejumlah nelayan terpaksa memanfaatkan bambu panjang untuk membantu mendorong kapal agar dapat melewati bagian yang sulit dilalui.
Selain menghambat pergerakan kapal, pendangkalan juga berdampak pada kegiatan bongkar muat hasil tangkapan yang berlangsung secara terbatas. Sejumlah kapal dilaporkan mengalami kerusakan akibat kondisi jalur pelayaran yang tidak memadai.
Dampak ekonomi turut dirasakan para nelayan. Salah seorang nelayan setempat, Bimo, mengatakan bahwa kondisi muara yang dangkal membuat akses menuju laut menjadi semakin sulit.
“Kalau muara dangkal, laut pun sulit diakses,” ujar Bimo.
Ia menuturkan, nelayan kini harus menggunakan perahu berukuran kecil untuk memindahkan hasil tangkapan dari kapal yang bersandar jauh dari daratan. Cara tersebut menambah waktu dan biaya yang harus dikeluarkan sebelum hasil tangkapan dapat dibawa ke tempat yang dituju.
Di sisi lain, nelayan juga perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menjaga keamanan kapal agar tidak mengalami kerusakan. Beban operasional yang meningkat membuat kondisi keuangan mereka semakin tertekan. Bahkan, sebagian nelayan terpaksa mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal melaut.
Melihat situasi tersebut, LPS menilai penanganan pendangkalan muara TPI Tanjungsari harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Pengerukan sedimentasi dinilai perlu segera dipertimbangkan berdasarkan kajian teknis dan kondisi aktual di lapangan, sehingga penanganan yang dilakukan tidak hanya bersifat sementara.
Yasir menegaskan, pemerintah perlu memberikan kepastian mengenai langkah yang akan diambil, termasuk jadwal pelaksanaan normalisasi dan instansi yang bertanggung jawab atas penanganan muara tersebut.
“Kami mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera bertindak. Nelayan membutuhkan muara yang aman dan dapat dilalui kapal secara normal agar bisa kembali melaut tanpa dibayangi risiko kerusakan dan biaya operasional yang semakin berat,” tegasnya.
LPS berharap persoalan tersebut segera mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait. Menurut organisasi tersebut, kepastian penanganan sangat penting agar nelayan tidak terus menanggung dampak pendangkalan tanpa kejelasan penyelesaian.
Sebagai salah satu pusat kegiatan perikanan di Kabupaten Pemalang, TPI Tanjungsari memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat pesisir. Kelancaran akses muara menjadi salah satu faktor penunjang kegiatan penangkapan ikan, distribusi hasil laut, serta keberlangsungan usaha para nelayan.
Karena itu, normalisasi muara dinilai bukan sekadar persoalan infrastruktur perairan, melainkan juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi pemerintah yang dapat dikonfirmasi terkait rencana maupun jadwal penanganan pendangkalan muara TPI Tanjungsari. Para nelayan pun masih menantikan langkah konkret agar aktivitas melaut dapat kembali berlangsung dengan aman dan lancar.
