PEMALANG, 234 News.id – Munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat. Program nasional yang menyerap anggaran besar dan menyasar jutaan penerima manfaat itu dinilai membutuhkan pengawasan yang jauh lebih ketat agar tujuan mulia yang diusung pemerintah dapat berjalan sesuai harapan.
Di tengah upaya percepatan pelaksanaan program di berbagai daerah, sejumlah pihak menilai fokus terhadap pencapaian target belum diimbangi dengan sistem pengawasan dan monitoring yang memadai. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membuka celah munculnya berbagai persoalan teknis maupun tata kelola di lapangan.
Ketua Ormas 234 SC PAC Warungpring Pemalang, Agil Nurmahanto, mengatakan bahwa program sebesar MBG seharusnya tidak hanya berorientasi pada kuantitas penerima manfaat, tetapi juga kualitas pelaksanaan di setiap tahapan.
“Jangan sampai seluruh stakeholder hanya fokus mengejar target dan percepatan program, sementara fungsi pengawasan dan monitoring justru terabaikan. Program sebesar ini membutuhkan kontrol yang kuat agar benar-benar berjalan sesuai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.”
— Agil Nurmahanto, Ketua 234 SC PAC Warungpring Pemalang
Pengawasan Harus Menjadi Prioritas
Menurut Agil, berbagai persoalan yang muncul belakangan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program nasional tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau kecepatan distribusi, melainkan juga dari kemampuan penyelenggara memastikan setiap proses berjalan aman, tepat sasaran, dan sesuai prosedur.
“Program ini memiliki tujuan yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan generasi muda Indonesia. Karena itu sangat disayangkan apabila dalam pelaksanaannya masih muncul berbagai persoalan yang diduga berkaitan dengan lemahnya pengawasan di lapangan,” ujarnya.
Agil menilai pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi makanan, distribusi, hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
Menurutnya, monitoring tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus dibarengi dengan pengawasan langsung dan evaluasi berkala yang terukur.
Jangan Sampai Niat Baik Tercoreng
Lebih lanjut, Agil mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk memperkuat mekanisme audit, evaluasi, serta membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan program.
Ia mengingatkan bahwa MBG merupakan program strategis yang menggunakan anggaran besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai niat baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru tercoreng karena lemahnya pengawasan. Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya percepatan, tetapi juga ketelitian, tanggung jawab, dan komitmen kuat untuk memastikan program berjalan dengan baik dan benar.”
Evaluasi Menyeluruh
Agil berharap berbagai dinamika yang terjadi dapat menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan MBG ke depan semakin baik.
Menurutnya, program yang baik harus ditopang oleh tata kelola yang baik pula. Dengan pengawasan yang kuat, transparan, dan berkelanjutan, MBG diyakini dapat menjadi program yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung lahirnya generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.
“Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat program dijalankan, tetapi juga oleh seberapa baik program itu diawasi. Pengawasan yang kuat adalah kunci agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.”
Redaksi: Pernyataan narasumber merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi pemerintah maupun lembaga pelaksana Program Makan Bergizi Gratis.
