SEMARANG, 234 News.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menyikapi penetapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, Wakil Bupati Pemalang, Nurkholes, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan penunjukan tersebut telah diproses sesuai aturan yang berlaku dan surat penugasannya sudah ditandatangani.
“Insyaallah sudah ditandatangani, karena begitu ditetapkan (tersangka) harus tidak boleh ada kekosongan,” ujar Sumarno mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Kamis (30/7/2026).
Menurut Sumarno, langkah cepat itu dilakukan agar proses hukum yang menjerat kepala daerah tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Apapun yang terjadi di pemerintah daerah, yang selalu menjadi catatan adalah jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain menunjuk Plt Bupati, Pemprov Jawa Tengah juga akan melakukan asesmen terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang.
Dalam waktu dekat, Sumarno dijadwalkan bertemu dengan Nurkholes guna memastikan seluruh program pemerintahan tetap berjalan efektif dan pelayanan publik tidak mengalami kendala.
Di sisi lain, Sumarno menegaskan bahwa kasus hukum yang kembali menjerat kepala daerah harus menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk terus menjaga integritas.
“Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan masalah integritas. Integritas itu memang sesuatu yang diungkapkan gampang, tapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus kita ingatkan terus,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Gubernur Ahmad Luthfi selama ini terus memperkuat langkah pencegahan korupsi dengan menggandeng KPK melalui supervisi dan penguatan tata kelola pemerintahan di kabupaten/kota.
Fokus pengawasan diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai rawan terjadi penyimpangan, terutama dalam pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan.
“Pak Gubernur selalu mengajak KPK melakukan supervisi. Tolong teman-teman benar-benar menegakkan hal-hal yang selama ini sering diingatkan, terutama mitigasi risiko pada pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan,” pungkas Sumarno. (Red)
