Pemalang, 234 News.id – Ormas 234 Solidarity Community (234SC) DPC Pemalang bersama APBN (Asosiasi Pekerja dan Buruh Nasional) dan masyarakat Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Pemalang terkait penanganan banjir rob serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, Rabu (15/7/2026).
Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat pesisir yang selama bertahun-tahun terdampak banjir rob. Menurut warga, banjir rob kini bukan lagi peristiwa musiman, melainkan ancaman yang hampir setiap hari merendam permukiman, merusak akses jalan, dan menghambat aktivitas ekonomi, khususnya para nelayan.
Kabid Kepemudaan 234SC-DPC Pemalang, Husni Mubarok, mengatakan bahwa keluhan masyarakat mengenai banjir rob hingga kini belum memperoleh penanganan yang memadai. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar masyarakat tidak terus-menerus hidup dalam kondisi yang sama.
Sementara itu, Humas 234SC-DPC Pemalang, Eki Dirgantara, meminta DPRD Kabupaten Pemalang untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pemerintah daerah agar program penanggulangan banjir rob benar-benar direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, APBN bersama warga pesisir menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pemalang.
Tuntutan pertama adalah percepatan penanganan banjir rob melalui pembangunan tanggul laut yang kokoh, optimalisasi sistem pompa air, serta peninggian dan perbaikan jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Mereka berharap penanganan dilakukan melalui pembangunan nyata, bukan sekadar kajian yang berlarut-larut.
Tuntutan kedua adalah pemulihan sarana penunjang kehidupan nelayan. Masyarakat meminta pemerintah membangun dermaga yang tahan terhadap abrasi, mengaktifkan kembali Tempat Pelelangan Ikan (TPI) secara adil dan transparan, serta menjamin ketersediaan bahan bakar bersubsidi dan alat tangkap ramah lingkungan.
Adapun tuntutan ketiga adalah peningkatan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kemudahan akses permodalan, bantuan yang cepat dan tepat ketika musim tangkap sepi, serta berbagai program yang dapat meningkatkan taraf hidup para nelayan.
Perwakilan masyarakat menegaskan bahwa laut merupakan sumber kehidupan warga Ketapang. Oleh karena itu, mereka berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pembangunan infrastruktur pesisir dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
Melalui penyampaian aspirasi tersebut, 234SC-DPC Pemalang bersama APBN berharap seluruh usulan masyarakat dapat menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Mereka meminta seluruh rencana yang telah disampaikan tidak berhenti pada pembahasan semata, melainkan diwujudkan dalam program dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir.
Ormas 234SC-DPC Pemalang menegaskan akan terus mengawal setiap komitmen yang telah disampaikan para pemangku kebijakan. Apabila aspirasi tersebut tidak terealisasi dalam penganggaran Tahun 2027, organisasi bersama masyarakat menyatakan akan kembali menyampaikan tuntutan dan meminta pertanggungjawaban kepada para pemangku kebijakan serta anggota DPRD yang telah menerima aspirasi tersebut.
Mengusung semangat “Semakin Melihat Ketidakadilan, Semakin Keras Kami Bersuara,” Ormas 234SC-DPC Pemalang menegaskan komitmennya untuk terus menjadi pengawal aspirasi masyarakat pesisir. Mereka menilai perjuangan ini tidak akan berhenti sampai masyarakat Desa Ketapang dan wilayah pesisir Kabupaten Pemalang memperoleh penanganan banjir rob yang efektif, sarana penunjang nelayan yang memadai, serta kehidupan yang lebih aman dan sejahtera.
“Gerakan ini tidak akan berhenti sampai terlihat perubahan nyata di lapangan,” tegas perwakilan 234SC-DPC Pemalang menutup penyampaian aspirasi.(Red)
