Pemalang, 234 News.id – Menanggapi kasus tersebut, Kabid Pemuda dan Olahraga Ormas 234 SC DPC Pemalang, Husni Mubarak, meminta seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan memastikan setiap program yang menyentuh kepentingan masyarakat berjalan secara transparan.
“Kami mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN. Kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran negara,” ujar Husni Mubarak.
Menurut Husni, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membangun sistem pengawasan yang kuat guna mencegah praktik korupsi sejak dini.
“Kami mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal terhadap setiap program yang menggunakan dana APBN maupun APBD. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Husni juga berharap aparat penegak hukum dapat mengusut kasus tersebut secara profesional dan terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum serta kepercayaan terhadap institusi negara tetap terjaga.
“Korupsi adalah musuh bersama. Kami mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu dan berharap seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah juga harus menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” pungkas Husni Mubarak.
Sementara itu, Kejaksaan Agung masih terus mengembangkan penyidikan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ditemukan.
